KATA PENGANTAR
Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat serta karunia-Nya kepada kami, sehingga kami berhasil menyelesaikan Makalah ini tepat pada waktunya.
Makalah ini membahas tentang definisi bangsa, ciri-ciri pemerintahan demokratis, Demokrasi Pancasila, azas-azas, prinsip dan dasar Demokrasi Pancasila serta unsur-unsur pelaksana Demokrasi Pancasila dan aspek-aspek Demokrasi Pancasila. Diharapkan Makalah ini dapat memberikan pemahaman mengenai demokrasi secara lebih baik. Kami menyadari bahwa Makalah ini masih jauh dari sempurna, oleh karena itu kritik dan saran dari semua pihak yang bersifat membangun selalu kami harapkan demi kesempurnaan Makalah ini.
Akhir kata, kami sampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah berperan serta dalam penyusunan Makalah ini dari awal sampai akhir. Semoga Allah SWT senantiasa meridhai segala usaha kita. Amin.
Jakarta, 7 Maret 2012
Penyusun
BAB I
PENDAHULUAN
I.I Latar Belakang
Pada hakekatnya manusia hidup tidak dapat memenuhi kehidupannya sendiri, manusia senantiasa membutuhkan orang lain. Sehingga manusia dikatakan sebagai makhluk sosial. Manusia hidup dalam suatu kelompok yang akan membentuk suatu organisasi yang berusaha mengatur dan mengarahkan tujuan hidup kelompok tersebut. Dimulai dari lingkungan terkecil sampai lingkungan terbesar. Pada mulanya manusia hidup dalam kelompok keluarga. Selanjutnya mereka membentuk kelompok lebih besar lagi seperti suku, masyarakat dan bangsa. Kemudian mereka hidup bernegara. Mereka membentuk suatu negara sebagai suatu persekutuan hidupnya. Negara tersebut dijadikan suatu organisasi yang memiliki cita-cita bersatu hidup dalam daerah tertentu dan mempunyai pemerintahan yang sama.
Negara dan bangsa memiliki pengertian yang berbeda. Apabila negara adalah organisasi kekuasaan dari persekutuan hidup manusia maka bangsa lebih menunjukkan pada persekutuan hidup manusia itu sendiri. Didunia ini masih ada bangsa yang belum bernegara. Demikian orang-orang yang telah bernegara pada mulanya berasal dari banyak bangsa dapat menyatakan dirinya sebagai satu bangsa. Baik bangsa maupun negara memiliki ciri khas yang membedakan bangsa dan negara tersebut dengan bangsa atau negara lain didunia. Ciri khas suatu bangsa merupakan identitas dari bangsa yang bersangkutan. Ciri khas yang dimiliki suatu negara juga merupakan identitas dari negara yang bersangkutan. Identitas-identitas tersebut telah disepakati dan diterima oleh bangsa menjadi indentias nasional bangsa.
I.2 Rumusan Masalah
1. Apa yang dimaksud dengan Bangsa?
2. Apa yang dimaksud dengan Negara? Jelaskan dengan mengutip pendapat beberapa ahli.
3. Terdapat beberapa teori mengenai terbentuknya Negara. Jelaskan!
4. Sebutkan unsur-unsur Negara!
5. Siapa yang disebut warga Negara dan bukan warga negara?
6. Sebutkan asas-asas dalam menentukan kewarganegaraan seseorang!
7. Apa yang dimaksud dengan Bipartride dan Apartride?
8. Indonesia memiliki UU yang mengatur tentang Kewarganegaraan. UU no berapakah itu? Dan bagaimana UU tersebut menjelaskan seseorang dapat mendapatkan atau kehilangan Kewarganegaraan Indonesia?
BAB II
PEMBAHASAN
1. Pengertian bangsa
Beberapa pengertian bangsa yang dikemukakan para ahli dapat diberikan di bawah ini :
A. Joseph Ernest Renan (1822 – 1892)
Bangsa adalah kelompok manusia yang terbentuk karena adanya keinginan untuk bersatu dengan rasa kesetiakawanan yang agung.
B. Hans Khon
Bangsa adalah kelompok manusia yang memiliki latar belakang sejarah yang sama, mempunyai cita-cita akan masa depan yang sama, dan merasa memiliki perasaan senasib.
C. Otto Bauer (1882 – 1939)
Bangsa adalah suatu kesatuan perangai yang muncul karena adanya kesamaan karakter.
D. Mohammad Yamin
Bangsa adalah sekelompok manusia yang bersatu karena adanya persamaan sejarah, persamaan bahasa dan persamaan hukum.
Jadi pengertian bangsa dapat disimpulkan yaitu suatu kelompok manusia yang membentuk suatu negara dan dipersatukan karena mempunyai cita-cita yang sama.
2. Pengertian Negara.
Para ahli ilmu kenegaraan memberikan arti Negara secara berbeda-beda sebagai berikut:
I. George Jellinek
Negara merupakan alat/pelaku (agency) atau kekuasaan (authority) yang mengatur atau mengendalikan persoalan-persoalan bersama atas nama masyarakat.
II. Bellefroid
Negara adalah suatu masyarakat hukum, suatu persatuan hukum yang diperlengkapi dengan kekuasaan tertinggi untuk mengurus kepentingan bersama.
III. Mr. Soenarko
Negara adalah suatu organisasi masyarakat yang mengandung tiga kriteria yaitu adanya daerah, warga Negara dan kekuasaan tertentu.
IV. R.Djokosoetono
Negara adalah suatu organisasi manusia atau kumpulan manusia yang berada dibawah suatu pemerintahan yang sama.
Jadi secara umum Negara dapat diartikan kesatuan masyarakat yang diatur oleh lembaga kekuasaan dan melampaui kelompok-kelompok masyarakat terbatas (keluarga, suku, golongan) untuk mewujudkan cita-cita dan kepentingan bersama.
3. Teori mengenai terbentuknya Negara.
a. Teori ketuhanan menurut teori ini Negara terbentuk atas kehendak Tuhan.
b. Teori perjanjian masyarakat, menyatakan bahwa Negara terbentuk karena adanya perjanjian antara warga masyarakat.
c. Teori kekuasaan atau kedaulatan Negara, menyatakan bahwa Negara terbentuk atas dasar kekuasaan yang diciptakan oleh orang-orang yang paling kuat dan berkuasa.
d. Teori kedaulatan hukum, menyatakan bahwa kekuasaan hukum merupakan kekuasaan tertinggi.
4. Unsur-unsur Negara
i. Rakyat yang bersatu
ii. Daerah atau wilayah
iii. Pemerintah yang berdaulat
iv. Pengakuan dari Negara lain
5. Yang disebut warga Negara dan bukan warga Negara
Warga negara adalah orang yang disahkan sebagai warga negara yang mempunyai hak dan kewajiban yang diatur oleh peraturan perundang-undangan Negara tersebut.
Bukan warga negara adalah mereka yang merupakan warga negara asing atau tidak berkewarganegaraan yang karena alasan tertentu berada di wilayah suatu Negara, misalnya duta negara asing, tenaga kerja asing, dan sebagainya.
6. Asas-asas dalam menentukan kewarganegaraan seseorang.
Asas ius soli atau asas kelahiran menegaskan bahwa kewarganegaraan seseorang ditetapkan berdasarkan daerah atau tempat seseorang dilahirkan.
Asas ius sanguinis atau asas keturunan menegaskan bahwa kewarganegaraan seseorang ditetapkan berdasarkan hubungan darah atau keturunan.
7. Yang dimaksud dengan Bipartride dan Apartride.
Bipartride adalah seseorang memiliki kewarganegaraan rangkap. Orang bisa mempunyai kewarganegaraan rangkap karena adanya perbedaan asas kewarganegaraan yang dianut kedua Negara. Misalnya salah seorang warga Negara Cina (Cina menganut asa ius sanguinis) melahirkan anak di wilayah Negara Amerika Serikat (AS menganut asasius soli), maka anak tersebut akan memiliki kewrganegaraan rangkap (bipatride).
Apartride adalah seseorang yang tidak mempunyai kewarganegaraan. Misalnya seseorang anak Amerika Serikat (menganut asas ius soli) yang dilahirkan di Negara Cina (menganut asas ius sanguinis). Di Cina tempat dia dilahirkan dia tidak diakui kewarganegaraannya karena orang tuanya keturunan Amerika Serikat, dan dia juga tidak memiliki kewarganegaraan orangtuanya (Amerika Serikat) karena dia tidak lahir di Negara Amerika Serikat yang menganut asas ius soli (tempat lahir).
8. Indonesia memiliki UU yang mengatur tentang Kewarganegaraan. UU no berapakah itu? Dan bagaimana UU tersebut menjelaskan seseorang dapat mendapatkan atau kehilangan Kewarganegaraan Indonesia?
WARGA NEGARA INDONESIA
Masalah warga negara Indonesia diatur dalam Pasal 4,5,6, dan 7 UU No.12 Tahun 2006 tentang kewarganegaraan.
Pasal 4
a) setiap orang yang berdasarkan peraturan perundang-undangan dan/atau berdasarkan perjanjian Pemerintah Republik Indonesia dengan negara lain sebelum Undang-undang ini berlaku sudah menjadi Warga Negara Indonesia;
b) anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ayah dan ibu Warga Negara Indonesia;
c) anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ayah Warga Negara Indonesia dan ibu warga negara asing;
d) anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ayah warga negara asing dan ibu Warga Negara Indonesia;
e) anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ibu Warga Negara Indonesia, tetapi ayahnya tidak mempunyai kewarganegaraan atau hukum negara asal ayahnya tidak memberikan kewarganegaraan kepada anak tersebut;
f) anak yang lahir dalam tenggang waktu 300 (tiga ratus) hari setelah ayahnya meninggal dunia dari perkawinan yang sah dan ayahnya Warga Negara Indonesia;
g) anak yang lahir di luar perkawinan yang sah dari seorang ibu Warga Negara Indonesia;
h) anak yang lahir di luar perkawinan yang sah dari seorang ibu warga negara asing yang diakui oleh seorang ayah Warga Negara Indonesia sebagai anaknya dan pengakuan itu dilakukan sebelum anak tersebut berusia 18 (delapan belas) tahun atau belum kawin;
i) anak yang lahir di wilayah negara Republik Indonesia yang pada waktu lahir tidak jelas status kewarganegaraan ayah dan ibunya;
j) anak yang baru lahir yang ditemukan di wilayah negara Republik Indonesia selama ayah dan ibunya tidak diketahui;
k) anak yang lahir di wilayah negara Republik Indonesia apabila ayah dan ibunya tidak mempunyai kewarganegaraan atau tidak diketahui keberadaannya;
l) anak yang dilahirkan di luar wilayah negara Republik Indonesia dari seorang ayah dan ibu Warga Negara Indonesia yang karena ketentuan dari negara tempat anak tersebut dilahirkan memberikan kewarganegaraan kepada anak yang bersangkutan;
m) anak dari seorang ayah atau ibu yang telah dikabulkan permohonan kewarganegaraannya, kemudian ayah dan ibunya meninggal dunia sebelum mengucapkan sumpah atau menyatakan janji setia.
Pasal 5
a) Anak Warga Negara Indonesia yang lahir di luar perkawinan yang sah, belum berusia 18 (delapan belas) tahun atau belum kawin diakui secara sah oleh ayahnya yang berkewarganegaraan asing tetap diakui sebagai Warga Negara Indonesia.
b) Anak Warga Negara Indonesia yang belum berusia 5 (lima) tahun diangkat secara sah sebagai anak oleh warga negara asing berdasarkan penetapan pengadilan tetap diakui sebagai Warga Negara Indonesia.
Pasal 6
a) Dalam hal status Kewarganegaraan Republik Indonesia terhadap anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c, huruf d, huruf h, huruf l, dan Pasal 5 berakibat anak berkewarganegaraan ganda, setelah berusia 18 (delapan belas) tahun atau sudah kawin anak tersebut harus menyatakan memilih salah satu warga kewarganegaraannya.
b) Pernyataan untuk memilih kewarganegaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat secara tertulis dan disampaikan kepada Pejabat dengan melampirkan dokumen sebagaimana ditentukan di dalam peraturan perundang-undangan.
c) Pernayataan untuk memilih kewarganegaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan dalam waktu paling lambat 3 (tiga) tahun setelah anak berusia 18 (delapan belas) tahun atau sudah kawin.
Pasal 7
Setiap orang yang bukan Warga Negara Indonesia diperlakukan sebagai orang asing.
§ SYARAT DAN TATA CARA MEMPEROLEH KEWARGANEGARAAN REPUBLIK INDONESIA
UU No.12 Tahun 2006.
Pasal 8
Kewarganegaraan Republik Indonesia dapat juga diperoleh melalui pewarganegaraan.
Pasal 9
Permohonan pewarganegaraan dapat diajukan oleh pemohon jika memenuhi persyaratan sebagai berikut :
a) telah berusia 18 (delapan belas) tahun atau sudah kawin;
b) pada waktu mengajukan permohonan sudah bertempat tinggal di wilayah negara Republik Indonesia paling singkat 5 (lima) tahun berturut-turut atau paling singkat 10 (sepuluh) tahun tidak berturut-turut;
c) sehat jasmani dan rohani;
d) dapat berbahasa Indonesia serta menghakui dasar negara Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
e) tidak pernah dijatuhi pidana karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 1 (satu) tahun atau lebih;
f) jika dengan memperoleh Kewarganegaraan Republik Indonesia, tidak menjadi kewarganegaraan ganda;
g) mempunyai pekerjaan dan/atau berpenghasilan tetap; dan h. membayar uang pewarganegaraan ke Kas Negara;
Pasal 10
a) Permohonan pewarganegaraan diajukan di Indonesia oleh pemohon secara tertulis dalam bahasa Indonesia di atas kertas bermeterai cukup kepada Presiden melalui Menteri.
b) Berkas permohonan pewarganegaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Pejabat.
Pasal 11
Menteri meneruskan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 disertai dengan pertimbangan kepada Presiden dalam waktu paling lambat 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal permohonan diterima.
Pasal 12
a) Permohonan pewarganegaraan dikenai biaya.
b) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.
Pasal 13
a) Presiden mengabulkan atau menolak permohonan pewarganegaraan.
b) Pengabulan permohonan pewarganegaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Presiden.
c) Keputusan Presiden sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan paling lambat 3 (tiga) bulan terhitung sejak permohonan diterima oleh Menteri dan diberitahukan kepada pemohon paling lambat 14 (empat belas) hari terhitung sejak Keputusan Presiden ditetapkan.
d) Penolakan permohonan pewarganegaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disertai alasan dan diberitahukan oleh Menteri kepada yang bersangkutan paling lambat 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal permohonan diterima oleh Menteri.
Pasal 14
a) Keputusan Presiden mengenai pengabulan terhadap permohonan pewarganegaraan berlaku efektif terhitung sejak tanggal pemohon mengucapkan sumpah atau menyatakan janji setia.
b) Paling lambat 3 (tiga) bulan terhitung sejak Keputusan Presiden dikirim kepada pemohon, Pejabat memanggil pemohon untuk mengucapkan sumpah atau menyatakan janji setia.
c) Dalam hal setelah dipanggil secara tertulis oleh Pejabat untuk mengucapkan sumpah atau menyatakan janji setia pada waktu yang telah ditentukan ternyata pemohon tidak hadir tanpa alasan yang sah, Keputusan Presiden tersebut batal demi hukum.
d) Dalam hal pemohon tidak dapat mengucapkan sumpah atau menyatakan janji setia pada waktu yang telah ditentukan sebagai akibat kelalaian Pejabat, pemohon dapat mengucapkan sumpah atau menyatakan janji setia di hadapan Pejabat lain yang ditunjuk Menteri.
Pasal 15
a) Pengucapan sumpah atau pernyataan janji setia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) dilakukan di hadapan Pejabat.
b) Pejabat sebagaimana pada ayat (1) membuat berita acara pelaksanaan pengucapan sumpah atau pernyataan janji setia.
c) Paling lambat 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal pengucapan sumpah atau pernyataan janji setia, Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan berita acara pengucapan sumpah atau pernyataan janji setia kepada Menteri.
Pasal 16
Sumpah atau pernyataan janji setia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) adalah : Yang mengucapkan sumpah, lafal sumpahnya sebagai berikut : Demi Allah/ demi Tuhan Yang Maha Esa, saya bersumpah melepaskan seluruh kesetiaan saya kepada kekuasaan asing, mengakui, tunduk, dan setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia, Pancasila, dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan akan membelanya dengan sungguh-sungguh serta akan menjalankan kewajiban yang akan dibebankan negara kepada saya sebagai Warga Negara Indonesia dengan tulus dan ikhlas. Yang menyatakan janji setia, lafal janji setianya sebagai berikut : Saya berjanji melepaskan seluruh kesetiaan saya kepada kekuasaan asing, mengakui, tunduk, dan setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 dan akan membelanya dengan sungguh-sungguh serta akan menjalankan kewajiban yang dibebankan negara kepada saya sebagai Warga Negara Indonesia dengan tulus dan ikhlas.
Pasal 17
Setelah mengucapkan sumpah atau menyatakan janji setia, pemohon wajib menyerahkan dokumen atau surat-surat keimigrasian atas namanya kepada kantor imigrasi dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak tanggal pengucapan sumpah atau pernyataan janji setia.
Pasal 18
a) Salinan Keputusan Presiden tentang pewarganegaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) dan berita acara pengucapan sumpah atau pernyataan janji setia dari Pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) menjadi bukti sah Kewarganegaraan .
b) Menteri mengumumkan nama yang orang telah memperoleh kewarganegaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam berita Negara Republik Indonesia.
Pasal 19
a) Warga negara asing yang kawin secara sah dengan Warga Negara Indonesia dapat memperoleh Kewarganegaraan Republik Indonesia dengan menyatakan pernyataan menjadi warga negara dihadapan Pejabat.
b) (2) Pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila yang bersangkutan sudah bertempat tinggal di wilayah negara Republik Indonesia paling singkat 5 (lima) tahun berturut-turut atau paling singkat 10 (sepuluh) tahun tidak berturut-turut, kecuali dengan perolehan kewarganegaraan ganda.
c) Dalam hal yang bersangkutan tidak memperoleh Kewarganegaraan Negara Republik Indonesia yang diakibatkan oleh kewarganegaraan ganda sebagaimana dimaksud pada ayat (2), yang bersangkutan dapat diberi izin tinggal tetap sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
d) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyampaian pernyataan untuk menjadi Warga Negara Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Menteri.
Pasal 20
Orang asing yang telah berjasa kepada negara Republik Indonesia atau dengan alasan kepentingan negara dapat diberi Kewarganegaraan Republik Indonesia oleh Presiden setelah memperoleh pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, kecuali dengan pemberian kewarganegaraan tersebut mengakibatkan yang bersangkutan berkewarganegaraan ganda.
Pasal 21
a) Anak yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun atau belum kawin, berada dan bertempat tinggal di wilayah negara Republik Indonesia, dari ayah atau ibu yang memperoleh kewarganegaraan Republik Indonesia dengan sendirinya berkewarganegaraan Republik Indonesia.
b) Anak warga negara asing yang belum berusia 5 (lima) tahun yang diangkat secara sah menurut penetapan pengadilan sebagai anak oleh Warga Negara Indonesia memperoleh kewarganegaraan Republik Indonesia.
c) Dalam hal anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) memperoleh kewarganegaraan ganda, anak tersebut harus menyatakan memilih salah satu kewarganegaraannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.
Pasal 22
Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara mengajukan dan memperoleh Kewarganegaraan Republik Indonesia diatur dalam Peraturan Pemerintah.
KEHILANGAN KEWARGANEGARAAN REPUBLIK INDONESIA
UU No.12 Tahun 2006.
Pasal 23
Warga Negara Indonesia kehilangan kewarganegaraannya jika yang bersangkutan :
a) memperoleh kewarganegaraan lain atas kemauannya sendiri;
b) tidak menolak atau tidak melepaskan kewarganegaraan lain, sedangkan orang yang bersangkutan mendapatkan kesempatan untuk itu;
c) dinyatakan hilang kewarganegaraannya oleh Presiden atas permohonan sendiri, yang bersangkutan sudah berusia 18 (delapan belas) tahun atau sudah kawin, bertempat tinggal di luar negeri, dan dengan dinyatakan hilang Kewarganegaraan Republik Indonesia tidak menjadi tanpa kewarganegaraan;
d) masuk dalam dinas tentara asing tanpa izin terlebih dahulu dari Presiden;
e) secara sukarela masuk dalam dinas negara asing, yang jabatan dalam dinas semacam itu di Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan hanya dapat dijabat oleh Warga Negara Indonesia;
f) secara sukarela mengangkat sumpah atau menyatakan janji setia kepada negara asing atau bagian dari negara asing tersebut;
g) tidak diwajibkan tetapi turut serta dalam pemilihan sesuatu yang bersifat ketatanegaraan untuk suatu negara asing;
h) mempunyai paspor atau surat yang bersifat paspor dari negara asing atau surat yang dapat diartikan sebagai tanda kewarganegaraan yang masih berlaku dari negara lain atas namanya; atau
i) bertempat tinggal di luar wilayah negara Republik Indonesia selama 5 (lima) tahun terus menerus bukan dalam rangka dinas negara, tanpa alasan yang sah dan dengan sengaja tidak menyatakan keinginannya untuk tetap menjadi Warga Negara Indonesia sebelum jangka waktu 5 (lima) tahun itu berakhir, dan setiap 5 (lima) tahun berikutnya yang bersangkutan tidak mengajukan pernyataan untuk tetap menjadi Warga Negara Indonesia Kepada Perwakilan Republik Indonesia yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal yang bersangkutan padahal Perwakilan Republik Indonesia tersebut telah memberitahukan secara tertulis kepada yang bersangkutan, sepanjang yang bersangkutan tidak menjadi tanpa kewarganegaraan.
Pasal 24
Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 huruf d tidak berlaku bagi mereka yang mengikuti program pendidikan di negara lain yang mengharuskan mengikuti wajib militer.
Pasal 25
a) Kehilangan Kewarganegaraan Republik Indonesia bagi seorang ayah tidak dengan sendirinya berlaku terhadap anaknya yang mempunyai hubungan hukum dengan ayahnya sampai dengan anak tersebut berusia 18 (delapan belas) tahun atau sudah kawin.
b) Kehilangan Kewarganegaraan Republik Indonesia bagi seorang ibu tidak dengan sendirinya berlaku terhadap anaknya yang tidak mempunyai hubungan hukum dengan ayahnya sampai dengan anak tersebut berusia 18 (delapan belas) tahun atau sudah kawin.
c) Kehilangan Kewarganegaraan Republik Indonesia karena memperoleh kewarganegaraan lain bagi seorang ibu yang putus perkawinannya, tidak dengan sendirinya berlaku terhadap anaknya sampai dengan anak tersebut berusia 18 (delapan belas) tahun atau sudah kawin.
d) Dalam hal status Kewarganegaraan Republik Indonesia terhadap anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) berakibat anak berkewarganegaraan ganda, setelah berusia 18 (delapan belas) tahun atau sudah kawin anak tersebut harus menyatakan memilih salah satu kewarganegaraanya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.
Pasal 26
a) Perempuan Warga Negara Indonesia yang kawin dengan laki-laki warga negara asing kehilangan Kewarganegaraan Republik Indonesia jika menurut hukum negara asal suaminya, kewarganegaraan istri mengikuti kewarganegaraan suami sebagai akibat perkawinan tersebut.
b) Laki-laki Warga Negara Indonesia yang kawin dengan perempuan warga negara asing kehilangan Kewarganegaraan Republik Indonesia jika menurut hukum negara asal istrinya, kewarganegaraan suami mengikuti kewarganegaraan istri sebagai akibat perkawinan tersebut.
c) Perempuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau laki-laki sebagaimana dimaksud pada ayat (2) jika ingin tetap menjadi Warga Negara Indonesia dapat mengajukan surat pernyataan mengenai keinginannya kepada Pejabat atau Perwakilan Republik Indonesia yang wilayahnya meliputi tempat tinggal perempuan atau laki-laki tersebut, kecuali pengajuan tersebut mengakibatkan kewarganegaraan ganda.
d) Surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat diajukan oleh perempuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau laki-laki sebagaimana dimaksud pada ayat (2) setelah 3 (tiga) tahun sejak tanggal perkawinannya berlangsung.
Pasal 27
Kehilangan Kewarganegaraan bagi suami atau istri yang terikat perkawinan yang sah tidak menyebabkan hilangnya status kewarganegaraan dari istri atau suami.
Pasal 28
Setiap orang yang memperoleh Kewarganegaraan Republik Indonesia berdasarkan keterangan yang kemudian hari dinyatakan palsu atau dipalsukan, tidak benar, atau terjadi kekeliruan mengenai orangnya oleh instansi yang berwenang, dinyatakan batal kewarganegaraanya.
Pasal 29
Menteri mengumumkan nama orang yang kehilangan Kewarganegaraan Republik Indonesia dalam Berita Negara Republik Indonesia.
Pasal 30
Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara kehilangan dan pembatalan kewarganegaraan diatur dalam Peraturan Pemerintah.
BAB III
PENUTUP
I.I Kesimpulan
Konsep bangsa memiliki 2 pengertian yaitu bangsa dalam pengertian sosiologis antropologis yang berarti persekutuan hidup masyarakat yang berdiri sendiri, dan pengertian dalam politis yang berarti masyarakat dalam daerah yang sama yang tunduk pada kedaulatan negaranya. 5 faktor penting dalam pembentukan dan pembinaan bangsa Indonesia ; persamaan asal keturunan (etnis), persamaan pola kebudayaan, persamaan tempat tinggal, persamaan nasib kesejahteraan, serta persamaan citi-cita hidup. Maka bangsa Indonesia adalah sekelompok besar manusia Indonesia yang bersatu untuk hidup bersama sebagai suatu kesatuan besar Bangsa Indonesia. Persatuan Indonesia sebagai prinsip dan corak Nasionalisme Indonesia adalah jelas dan tegas disebut dengan Nasionalisme Pancasila.
Dari bebarapa pendapat mengenai negara dapat disimpulkan bahwa negara adalah organisasi yang didalamnya terdapat rakyat, wilayah yang permanen, dan pemerintahan yang berdaulat. Selain itu adapula pengakuan dari negara lain yang bersifat tidak mutlak. Fungsi negara yaitu fungi legeslatif, eksekutif, dan yudikatif. Keseluruhan fungsi dilaksanakan untuk mencapai tujuan negara yang telah ditetapkan bersama. Negara Republik Indonesia proklamasi pada tanggal 17 agustus 1945 merupakan negara kebangsaan modern yang harus mengayomi seluruh rakyatnya. Cita-cita, tujuan, visi negara, serta perkembangan Bangsa Indonesia tertuang dalam pembukaan UUD 1945. Bangsa Indonesia adalah bangsa majemuk yang dimanunggalkan sehingga suku bangsa, agama, kebudayaan dan bahasa merupakan identitas Nasional Bangsa Indonesia.
I.2 SARAN
• Sebagai Bangsa Indonesia, seharusnya kita menjunjung tinggi perbedaan yang ada di sekitar kita karena Bangsa Indonesia adalah bangsa yang besar, yang terdiri dari berbagai suku bangsa, agama, kebudayaan serta bahasa yang menjadikan Bangsa Indonesia sebagai bangsa yang kaya.
• Sebagai Bangsa Indonesia, seharusnya kita tidak menjadikan keberagaman yang ada sebagai penyebab keretakan atau perpecahan. Seharusnya keberagaman menjadikan Bangsa Indonesia lebih bersatu dan menghargai satu dengan yang lain.
• Perjuangan Bangsa Indonesia untuk mendapatkan kemerdekaan tidak mudah, sewajarnya kita jaga dan isi kemerdekaan yang ada dengan melaksanakan cita-cita, tujuan, serta visi dari Bangsa Indonesia.
